Sejarah Buzzer di Indonesia: Ada yang Bubar karena Ditinggal Pemodal

 

Ilustrasi Buzzer Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Isu soal buzzer kembali ramai. Bermula dari ajakan Presiden Jokowi agar warga aktif menyampaikan kritik. Ajakan yang justru dikhawatirkan sejumlah pihak. Alasannya, takut diserang buzzer jika mengkritik pemerintah.

Meski baru muncul lagi, keberadaan buzzer sebenarnya sudah lama bergentayangan d jagat media sosial Indonesia.

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) mencatat keterlibatan buzzer dalam politik bermula pada 2012. Sejumlah referensi dari peneliti lain pun mengkonfirmasi bahwa tahun perhelatan Pilkada DKI itu adalah awal-mulanya.

Peneliti Komunikasi, Muninggar Sri Saraswati, dalam Jurnal Komunikasi ISK mencatat keterlibatan akun-akun seperti @triomacan2000 hingga @kurawa di Twitter. Mereka disebut jadi buzzer yang terlibat di Pilkada DKI 2012.

“@triomacan2000 direkrut oleh tim kampanye Foke (Fauzi Bowo) di putaran kedua pilkada. Akun ini fokus menyerang kehidupan pribadi Jokowi. Sementara akun @kurawa bergabung dalam tim kampanye Jokowi dengan sukarela yang dikoordinir melalui JASMEV (Jokowi Ahok Social Media Volunteers),” tulis peneliti dari Swiss German University itu.

Infografik apa itu buzzer?
Foto: kumparan

Selain kedua akun tersebut, ada juga akun anonim yang kerap memberikan narasi sepihak. Misalnya, @pkspiyungan yang memiliki foto profil dua pria berkaca mata hitam dengan memakai kain penutup kepala berwarna merah.

@pkspiyungan kerap mencuit mengenai isu-isu politik tertentu. Sebagian pihak menuding akun tersebut milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, PKS menampik.

Akun-akun anonim itu aktif berpartisipasi mendengungkan (buzzing) narasi terkait isu tertentu untuk membentuk opini publik. Meski aktif mendengung, istilah buzzer saat itu belum lekat pada tindakan akun-akun tersebut.

Tak berhenti di Pilkada DKI 2012. Pengamat media sosial Enda Nasution melihat tahun 2014 menjadi tonggak buzzer digunakan sebagai kekuatan pembentuk opini publik secara nasional, yakni pada gelaran Pilpres.

“Maju ke depan, terjadilah konflik-konflik yang makin banyak ya, 2017 tentu ada Pilkada DKI, terjadi lagi perang opini di situ. Kemudian 2018 ada pilkada lagi di sekian banyak provinsi, Pilpres 2019 kemarin juga,” kata Enda kepada kumparan, Jumat (19/2).

Menarik garis ke belakang, Enda bercerita pengalamannya dalam ranah media digital dan politik. Pada 2004, pria yang kerap dijuluki sebagai Bapak Blogger Indonesia itu mengaku membuat blog khusus politik yang berasal dari diskusi di berbagai milis. Akan tetapi belum ada yang melirik.

“Nah di 2004 itu partai politik atau kandidat politik enggak yang peduli terhadap yang namanya internet saat itu. Jadi kalau kita tarik balik tahun 2004 itu kondisi internet belum dipandang sama sekali lah. Belum ada buzzer, belum ada parpol yang punya website dan memang media sosial relatif belum ada ya,” kata dia.

Dialog Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2004. Foto: AFP/BAY ISMOYO

Menurut Enda, munculnya buzzer saat ini dipicu oleh kehadiran teknologi digital. Hal itu mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi, termasuk terkait dengan politik. Inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan tertentu.

“Kepentingan politik, bisnis, brand, marketing dan sebagainya melihat bahwa konsumsi informasi masyarakat berubah, lalu bagaimana kita bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan baik dan benar, dan juga mengawal jika ada informasi yang salah? Salah satu ketemu metodenya adalah menggunakan buzzer,” tutur Konsultan Media Digital di suvarna.id itu.

Internet memang sudah ada sejak dulu. Namun, buzzer baru belakangan muncul, menurut Enda, karena jumlah penggunanya yang makin meningkat. Intinya, dunia digital dulu tak seramai saat ini yang menurut riset Hootsuite dan We Are Social, total penguna internet RI 202,6 juta orang hingga Januari 2021.

Selain itu, penggunaan device juga berkorelasi dengan adanya perubahan akses internet masyarakat. Enda menjelaskan sebelumnya kita terbiasa mengakses internet dari komputer atau laptop, setelah 2010, 80 persen masyarakat mengakses internet lewat HP.

“Jadi dengan kehadiran kehidupan digital ini terjadi pergeseran konsumsi informasi, karena informasi ini memengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku kita,” katanya.

Tetap Ada di Luar Momen Politik

Dalam kebanyakan kasus, buzzer mencuat saat momentum politik sedang berlangsung, misalnya pada gelaran pilkada atau pilpres. Namun, di luar kontestasi 5 tahunan sekali itu, buzzer tetap saja ada mendengungkan isu tertentu.

Kenapa hal itu terjadi? Salah satu sebabnya menurut Enda ialah meski gelaran pemilu belum berlangsung, sebetulnya kontestasi politik di ruang publik media sosial tak pernah selesai.

“Kemarin (2020) sudah ada pilkada, bahkan sekarang (2021) orang sudah siap buat (pilpres) 2024 juga. Artinya dalam kondisi kontestasi yang sama ke depan, belajar dari yang sudah-sudah, perang opini akan terus terjadi di media sosial,” tuturnya.

Ilustrasi Buzzer Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Perang opini yang terus terjadi itulah yang akhirnya harus dimenangkan di jagat media sosial. Enda mencontohkan, bakal terus ada satu pihak yang membuat pihak lain terlihat jelek atau gagal dalam memerintah. Begitu pun sebaliknya ada pihak yang membela pihak tersebut.

“Itu bagian dari perang opini dan perang pembentukan opini. Dan bagaimana cara mengelola itu semua? Kalau di media sosial ya salah satu metodenya ya menggunakan buzzer akhirnya,” ujar pria kelahiran Bandung itu.

Sebaliknya, jika sebagian buzzer terus ada di luar momen politik, maka ada pula yang justru tumbang atau hilang entah ke mana. Ini tampak pada akun seperti @triomacan2000 hingga @pkspiyungan. Apa penyebabnya?

Enda menjawab bahwa itu berhubungan dengan agenda terciptanya buzzer tersebut. Misalnya karena ada satu agenda politik tertentu atau isu tertentu yang hendak dibentuk opininya oleh buzzer.

“Tim-tim yang menghilang salah satu sebabnya mungkin ada yang sudah terputus hubungan dengan pemodalnya misalnya, jadi dia harus bubar. Kalau memang dia (buzzer) tim profesional dan memang dibubarkan. Atau dia menyebar membentuk tim lain yang kita belum tahu lagi bentuknya, itu menurut saya ketika motivasinya uang. Atau ketika motifnya ideologis, dia berubah kepercayaannya,” jelas jebolan Fakultas Teknik Sipil ITB 1999 itu.

Yang perlu diketahui, tak semua buzzer di media sosial bermotif sama. CIPG mengklasifikasikan ada buzzer yang sifatnya dibayar atau profesional, dan juga ada yang sukarela karena kesamaan ideologi atau kepercayaan atas pandangan/sosok tertentu.

Dari dua kategori buzzer tadi, mana yang paling banyak ada di media sosial? Jawabannya menurut Enda justru yang sifatnya sukarela atau non profesional tadi. Berbeda dengan anggapan umum warganet yang kerap mengira semua buzzer ialah bayaran.

“Kalau yang banyak, saya sih ngeliatnya banyak yang ideologis ya kalau dari jumlah banyak. Cuma kalau dia sukarela enggak dibayar, artinya tuh enggak selalu (mendengung), tergantung isunya,” tutur Enda.

Sejarah penggunaan buzzer di Indonesia. Foto: Dok. CIPG

Enda menambahkan bahwa buzzer sukarela ini bakal meramaikan suatu isu jika memang ada yang menggerakkan atau mereka pikir isu tersebut perlu didengungkan. Catatannya, tidak semua isu bakal didengungkan oleh mereka, sebab hanya yang sesuai dengan apa yang menjadi ideologi atau kepercayaan mereka saja.

“Sebaliknya, yang profesional ini enggak banyak tapi dia bisa selalu memicu ramainya suatu isu, karena ya selama ada yang bayar dia akan bergerak, isunya penting-enggak penting, isunya apapun dia akan bergerak karena profesional,” ujar dia.

Senada dengan Enda, pengamat medsos dari Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, pun menilai bahwa tak semua buzzer dibayar. Dari pengalamannya mengamati perilaku akun Twitter dalam sebuah isu lewat Social Network Analysis (SNA), ia menemukan hanya sebagian kecil saja buzzer medsos yang dibayar.

“Hanya sebagian kecil yang dibayar itu, yang core saja. Sisanya yang kecil banyak yang sifatnya natural dan karena mereka senang dan sepakat dengan ideologinya, pandangan politiknya, atau visinya (buzzer),” tutur Fahmi kepada kumparan (12/2).

Perilaku mendengungkan isu dengan akun-akun anonim yang dilakukan buzzer memang tak terjadi di Indonesia saja. Pengamat Media ANU Ross Tapsell menyebut fenomena ini juga terjadi di dunia, khususnya Asia Tenggara.

“Di Filipina mereka disebut troll, di Malaysia mereka disebut pasukan digital (cyber troops), sehingga buzzer juga dinamai di Indonesia untuk apa yang dirujuk sebagai pekerja digital. Ini juga terjadi di negara-negara lain, secara khusus di Asia Tenggara,” kata Tapsel (12/2).

Menurut Tapsell, buzzer mampu mendorong agenda politik tertentu di medsos dan narasi yang timbul tidak berasal dari masyarakat. Oleh karena itulah Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina menyebut apa yang dilakukan buzzer itu dapat merusak demokrasi.

“Negara ya termasuk masyarakat jadi tidak bisa mendengarkan opini publik yang asli. Itu yang paling parah dari daya rusak mereka (buzzer) itu (terhadap demokrasi). Kan kalau mereka menghargai opini orang lain atau kelompok lain, maka opini yang asli itu akan terdengar,” katanya.

Jadi, apakah kamu masih percaya buzzer?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.